Kemenpera inginkan CSR untuk sektor perumahan

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Kementerian Perumahan Rakyat menginginkan berbagai perusahaan di Indonesia untuk mendorong penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pembangunan sektor perumahan di Tanah Air.

"Kami berharap bantuan serta dukungan dari berbagai perusahaan di Indonesia untuk menyalurkan dana CSR nya ke program bedah rumah masyarakat," kata Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera Jamil Ansari dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa.

Menurut Jamil Ansari, pemerintah pada saat ini memiliki keterbatasan anggaran di sektor pembangunan perumahan untuk masyarakat khususnya untuk program rumah swadaya.

Ia mengemukakan, keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah membuat upaya membantu masyarakat masih belum optimal.

Saat ini, ujar dia, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia mencapai angka lebih dari 7,9 juta unit dan diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya apabila tidak ditangani secara serius.

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan kerjasama dari masyarakat, badan usaha dan pemerintah untuk mengatasinya.

Ia memaparkan, adanya bantuan dana CSR tersebut selain bisa membantu meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin di sekitar perusahaan lebih layak huni juga dapat menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman.

Sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat Indonesia Property Watch menginginkan anggaran perumahan dapat dinaikkan alokasinya oleh pemerintah hingga setidaknya 5 persen APBN guna mengatasi berbagai permasalahan perumahan di Tanah Air.

"Anggaran Perumahan seharusnya dinaikkan menjadi minimal 5 persen dari APBN," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda.

Menurut Ali, hal itu karena fokus atau tidaknya pemerintah dalam menyediakan rumah rakyat akan tergambar dari berapa besar anggaran yang disisihkan untuk perumahan, terutama untuk program subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sektor perumahan, lanjutnya, harus menjadi sebuah program prioritas yang nyata bagi pemerintahan mendatang.

"Sektor perumahan menjadi strategis karena akan sangat terkait dengan sektor industri lain," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch.

Ali berpendapat bahwa kesenjangan sosial yang ada semakin lama akan menjadi semakin bahaya bila pemerintah tinggal diam tidak menjadikan perumahan sebagai prioritas utama.