Mereka pimpinan Parpol yang tersingkir

Palu (ANTARA Sumsel) - Satu persatu pimpinan partai politik  berguguran dari daftar pilihan rakyat dalam Pemilu 2014, padahal umumnya mereka adalah petahana di DPRD provinsi, kabupaten dan kota.

Sebut saja misalnya Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tengah, Zainal Daud.

Zainal termasuk salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang terbilang vokal. Ia bahkan mati-matian memperjuangkan sederetan kepentingan pembangunan di daerah pemilihannya, Tolitoli dan Buol.

Zainal terbilang mengakar karena tiga periode berturut-turut menjadi anggota DPRD, masing-masing dua kali DPRD Kabupaten Tolitoli dan satu periode DPRD Provinsi.

Namun pada Pemilu 2014, Zainal terpental meski sebelumnya ia menduga ada kecurangan pemilu. Ia pun melakukan upaya hukum dengan mengadu ke Bawaslu. Namun Bawaslu menolak gugatan Zainal karena aduannya tidak terbukti.

Zainal Daud gagal di tengah membaiknya perolehan kursi PKB di Provinsi Sulawesi Tengah dari tiga kali pemilu sebelumnya hanya mendapat satu kursi, kini menjadi tiga kursi.

Kegagalan serupa juga dialami Sekretaris DPW PKB Sulawesi Tengah Rahmawati dari daerah pemilihan Parigi Moutong.

Namun, PKB di daerah pemilihan Parigi Moutong masih sukses mendulang satu kursi untuk DPRD provinsi.

Nasib sama juga dialami Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Tengah, Asgar Djuhaepa.

Asgar gagal mempertahankan kursi yang ia peroleh pada Pemilu 2009 bersama sekretarisnya Ramli Mbani.

Asgar saat ini menjabat Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah dan mencalonkan kembali dari daerah pemilihan Donggala-Sigi.

Dia kini masih menempuh jalur hukum dengan mengajukan sejumlah bukti atas dugaan hilangnya suara partai dan suara miliknya.

Mantan calon Bupati Donggala itu mensinyalir terjadi pencurian suara partai dan suara calon legislatif sehingga ikut merugikan dirinya dan partai yang ia pimpin.

"Kami punya bukti-bukti kuat atas hilangnya suara partai dan suara saya sendiri," katanya.

Dia memperkirakan suara yang raib berkisar 2.000.

Untuk membuktikan itu Asgar menunjukkan beberapa contoh, antara lain untuk DPRD Provinsi daerah pemilihan Donggala dan Sigi.

Di Desa Lombongan, Kecamatan Balaesang, misalnya, TPS 01 mendapat 129 suara, dan di TPS 02 sebanyak 79 suara.

"Total dua TPS ini kami peroleh sebanyak 208 suara. Namun, begitu masuk rekap di kecamatan tersisa 115 suara. Kami kehilangan 95 suara," kata Asgar.

Demikian halnya di Desa Kampung Baru berdasarkan formulir C1 sebanyak 121 suara, namun setelah direkap di tingkat kecamatan tersisa 96 suara.

"Itu baru dua kasus sebagai contoh. Masih banyak lagi temuan kami yang lain," katanya.

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Tengah Lutfi Lembah ikut menelan kekalahan di daerah pemilihan Kota Palu.

Lutfi saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah dan bertarung kembali di daerah pemilihan Kota Palu nomor urut 1. Fakta politik berkata lain, Lutfi tidak terpilih sebagai orang nomor satu dari pemilu 2014.

Sementara itu Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Tengah Safrun Abdullah yang mengubah pilihan ke DPR RI juga gagal, dikalahkan oleh kadernya sendiri Rendy Lamadjido.

Safrun adalah salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah empat kali menjadi anggota DPRD dan selalu mendapat posisi jabatan strategis yakni Wakil Ketua DPRD.

Meski Safrun tidak berhasil mendulang kursi, namun Sekretaris DPD PDIP Sulawesi Tengah Muharram Nurdin berhasil terpilih dari daerah pemilihan Donggala dan Sigi menggantikan posisi Safrun Abdullah.

Akademisi dari Universitas Tadulako Aminuddin Kasim mengatakan banyaknya petahana yang tidak terpilih menunjukkan semakin baiknya sistem pemilu, karena potensi seseorang menggunakan kekuasaannya semakin tidak mendapat ruang.