Sumsel penyangga keberhasilan program KKB

id bkkbn, sumsel pertahankan penyangga keberhasilan program kb

Sumsel penyangga keberhasilan program KKB

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel Desliana. (Foto Antarasumsel.com/14/Dolly Rosana)

Sumsel bersama sembilan provinsi lainnya di Indonesia masih menjadi penentu keberhasilan dan kegagalan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB)...
Palembang (ANTARA Sumsel) - Provinsi Sumatera Selatan pada 2014 tetap mempertahankan menjadi sepuluh provinsi penyangga keberhasilan program Kependudukan dan Keluarga Berencana karena jumlah penduduk lebih dari 7,2 juta jiwa.

"Sumsel bersama sembilan provinsi lainnya di Indonesia masih menjadi penentu keberhasilan dan kegagalan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Indonesia, hingga 2014 ini masih tetap tidak tergeser," kata Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel Desliana di Palembang, Rabu.

Seusai membuka acara Konsolidasi Bidang Advokasi, Pergerakan, dan Informasi BKKBN se-Sumsel, ia mengemukakan, sembilan provinsi lainnya yang juga menjadi perhatian utama BKKBN, yakni Sumatera Utara, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

"Kinerja dari sepuluh provinsi ini demikian menentukan karena jika berhasil menekan angka pertumbuhan penduduk maka akan memberikan kontribusi pada target nasional," katanya.

Ia menyebutkan, jumlah penduduk di Indonesia pada 2010 telah menyentuh angka 237,6 juta jiwa, kemudian terus bergerak naik seiring pergerakan tahun dan saat ini sudah mencapai sekitar 242-245 juta jiwa.

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang setiap tahunnya mencapai 3,5 - 4 juta ini harus ditekan.

"Sumsel sendiri mengalami pergerakan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penambahan jumlah pendatang, meski tidak signifikan tapi patut diwaspadai," ujarnya.

Menurut dia, laju pertumbuhan penduduk Sumsel per tahun mencapai 1,49 persen, atau lebih tinggi dari angka rata-rata nasional yang mencatat 1,45 persen.

"Keadaan ini menjadi peringatan tersendiri bagi Sumsel dan BKKBN tentunya tidak bisa bekerja sendiri karena masalah kependudukan menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian serta dukungan penuh terhadap rencana serta pelaksanaan berbagai program BKKBN Sumsel.

"Saat ini jumlah jumlah petugas lapangan KB sangat sedikit sekali karena seorang petugas mengurusi tiga hingga lima desa. BKKBN berharap pemerintah dapat mencarikan solusinya," katanya.

Berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, program KKB di Sumsel belum berjalan dengan semestinya karena terjadi peningkatan jumlah total angka kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR).

Angka TFR tercatat 2,6 per wanita usia subur (dalam 10 wanita usia subur terdapat 26 anak yang terlahirkan) atau menyamai catatan SDKI 2007 (stagnan).