Akademisi: kebijakan ekonomi politik berbasis Pancasila solusi Indonesia

Palembang (ANTARA Sumsel) - Akademisi Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Jamanudian mengatakan kebijakan ekonomi dan politik yang berbasis Pancasila menjadi solusi Indonesia dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan penguasaan sumber daya alam oleh perusahaan asing.

"Selain itu, penerapan Undang-undang Dasar Tahun 1945 juga menjadi faktor penting lainnya dalam mendorong kemakmuran bangsa Indonesia," katanya ketika menjadi pembicara pada diskusi bertema Aktualisasi Pancasila untuk sukseskan pemilu di IAIN Raden Fatah Palembang, Minggu.

Menurut dia, kebijakan ekonomi, politik dan sistem demokrasi kini cenderung jauh dari menerapkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Padahal, keduanya merupakan aturan yang ideal untuk mendorong kesejahteraan rakyat dan kemampuan negara dalam mengakomodir berbagai kepentingan rakyat, termasuk demokrasi politik dalam pemilu.

Ia mengatakan, saat ini tidak bisa dipungkiri kondisi ekonomi dan politik Indonesia dalam keadaan krisis yang tak berujung, padahal solusinya adalah Pancasila dan UUD`45.

Namun, sampai kini pihaknya menilai penguasa negara ini cenderung menjauh dari dua pilar ideal itu untuk kepentingan bangsa.

Dia mengajak generasi muda untuk sama-sama berjuang mengembalikan cita-cita proklamator negeri ini menjadikan Pancasila dan UUD`45 sebagai dasar negara.

"Kedua pilar itu, merupakan solusi dari berbagai masalah terkait yang kini sedang dialami bangsa, yaitu gencarnya serangan imperialis melalui neoliberalisme," tegasnya.

Jamanudian menambahkan, pemilu legislatif yang kini tinggal menunggu hari pencoblosan hendaknya menjadi ajang pembuktian pesta demokrasi bersih dan berpihak kepada rakyat.

Peserta pemilu hendaknya memiliki kesamaan persepsi dalam mendukung kebijakan politik yang bersih dan berkualitas dengan mengedepankan kepentingan rakyat, katanya.

Hal senada diungkapkan Ketua Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Palembang, Galluh Sitoresmi bahwa kebijakan politik sangat erat kaitannya dengan perekonomian negeri ini.

Karena itu, tidak bisa ditawar lagi, kalau pemerintah ingin menjadikan rakyatnya sejahtera dan terbebas dari berbagai penindasan maka Pancasila dan UUD`45 solusinya, kata dia.

Galluh menambahkan, pemilu merupakan pesta demokrasi yang menjadi hak masyarakat Indonesia untuk menentukan keberpihakan kepada calon wakil mereka di lembaga legislatif.

"Hanya saja, sampai kini pelaksanaan tahapan pemilu cenderung belum mengakomodir kepentingan rakyat sesungguhnya, justru kelompok dan partai politik yang menguasai berbagai kebijakan," kata dia.

Dia mengatakan, sebagai generasi muda yang konsen memperjuangkan kembalinya Pancasila dan UUD`45 sebagai landasan utama pemerintah pihaknya terus mengingatkan pemerintah untuk menerapkan dua pilar negara tersebut.

Kedua pilar negara itulah yang menjadi modal utama pemerintah mendorong kemakmuran rakyat Indonesia, katanya.