BNPB: darurat asap Riau selesai

Pekanbaru (ANTARA Sumsel) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif menyatakan status tanggap darurat asap di Riau berakhir dan komando proses rehabilitasi dari Satuan Tugas Operasi Terpadu dikembalikan ke Gubernur Riau terhitung 4 April.

"Operasi pemeliharaan akan dipimpin oleh Gubernur RIau," kata Syamsul Maarif yang juga Komandan Satgas Operasi Terpadu di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Jumat.

Satgas melakukan upacara terakhir di Pekanbaru sebelum pemulangan 1.000 prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Reaksi Cepat Tanggap Darurat. Turut hadir dalam acara itu Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman yang langsung menerima penyerahan komando dari Satgas.

Syamsul mengatakan tugas Satgas Operasi Terpadu sesuai amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menargetkan pemadaman api dan asap selama tiga pekan sejak 14 Maret, dinilai sudah berhasil dengan baik. Syamsul mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri, Manggala Agni Kemenhut, Masyarakat Peduli Api, juga perusahaan-perusahaan yang ikut berpartisipasi aktif untuk menanggulangi bencana asap di Riau.

Ia berharap, untuk selanjutnya pemerintah daerah bisa menjadi yang terdepan untuk mencegah agar kebakaran dan asap tidak terulang kembali. "Kita sudah punya pengalaman bahwa kebakaran itu ulah manusia, karena itu jangan sampai terulang kembali," katanya.

Meski begitu, ia mengatakan BNPB akan tetap melakukan upaya pencegahan pada akhir bulan Mei dengan mengerahkan 2.500 pasukan gabungan TNI-Polri untuk mengantisipasi kebakaran terjadi lagi di Riau, karena pada pertengahan tahun ini diprediksi akan terjadi kemarau yang lebih kering akibat pengaruh El Nino lemah.

Meski pasukan darat sudah ditarik, ia mengatakan dua helikopter jenis Bolco BNPB, helikopter Sikorsky, Camov dan pesawat Hercules serta Cassa untuk modifikasi cuaca akan tetap dipertahankan di Riau untuk memadamkan kebakaran yang tersisa. Selain itu, pesawat pemadam kebakaran jenis BE2000 juga disiagakan untuk antisipasi kebakaran di 9 provinsi termasuk di Riau.

"Namun, komando nanti tetap di Gubernur Riau dan BNPB hanya melakukan pendampingan," ujarnya.

Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman mengatakan pihaknya akan segera membentuk Satgas Transisi Ke Pemulihan yang akan beroperasi hingga tanggal 9 April.

Ia memerintahkan seluruh Bupati dan Wali Kota di Riau untuk segera melakukan pengecekan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran hingga membentuk struktur organisasi untuk mencegah terulangnya kebakaran hingga ke tingkat desa.

"Mari kita bersama jaga kondisi yang sudah baik ini," kata Wakil Gubernur Riau.

Kapolda Riau Brigjen Pol. Condro Kirono mengatakan selama tanggap darurat asap pihaknya sudah menetapkan 110 tersangka dari 67 kasus dugaan kebakaran lahan dan hutan, perambahan serta pembalakan liar. Satu tersangka berasal dari korporasi, yakni PT National Sago Prima dari Sampoerna Agro Group.

"Kebanyakan dari tersangka karena tertangkap tangan membakar lahan dan ada yang melihat melakukan pembakaran, perambahan hingga pembalakan liar sehingga langsung bisa dilakukan penyidikan," ujarnya.

Dari jumlah tersangka itu, polisi masih memburu tujuh orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sedangkan, 42 kasus sudah lengkap (P21) yang bisa segera disidangkan, sementara 15 masi proses dilengkapi di Kejaksaan dan 10 kasus lagi masih dalam penanganan polisi.

Berdasarkan data Satgas, luas kebakaran hutan dan lahan sejak Januari hingga berakhirnya masa kerja Satgas Operasi Terpadu mencapai lebih dari 21.900 hektar. Dalam beberapa hari terakhir tidak ada lagi terpantau titik panas dari pencitraan satelit NOAA-18.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, Raffles B. Panjaitan, menambahkan ada sekitar 1.800 hektar kebakaran terjadi didalam kawasan konservasi. "Itu kebakaran yang terjadi seperti di Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Kerumutan dan Bukit Bungkuk," katanya.

Sementera itu, Direktur PT Riau Andapan Pulp and Paper (RAPP), Mulia Nauli, mengatakan akan terus memberikandukungan untuk mencegah dan mengantisipasi kebakaran di Riau. Selain melakukan investasi untuk peralatan dan sistem deteksi dini kebakaran lahan, lanjutnya, manajemen juga akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA).

"Saat ini RAPP sudah membina 23 kelompok MPA, dan itu pun masih kurang dan akan terus ditambah," ujarnya.