BKKBN Sumsel undang mitra desain pengendalian penduduk

Palembang (ANTARA Sumsel) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengundang para mitra kerja untuk kembali menyusun desain pengendalian jumlah penduduk di Palembang, 25-27 Maret 2014.

Kegiatan penyusunan grand design ini dibuka Asisten III Pemerintah Provinsi Sumsel H Ahmad Najib, dengan turut dihadiri Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN Sunarto, essolan III Perwakilan BKKBN Sumsel, SKPD KB se-Sumsel, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumsel, dan para mitra kerja.

Ahmad Najib mengatakan, dalam acara pembukaan, Rabu (23/3), jumlah penduduk yang besar tidak disertai kualitas SDM akan menjadi penghambat pembangunan.

"Kuantitas pendudukan tak terkendali akan berpengaruh pada sektor lainnya seperti mengakibatkan peningkatan kemiskinan, kriminalitas, kesulitan mencari pekerjaan, rendahnya indikator kesehatan dan bidang lainnya," katanya.

Oleh karena itu, jumlah penduduk tersebut harus dikendalikan dengan cara-cara yang efektif dan efisien dalam suatu desain khusus.

Adapun, penyusunan ini diikuti 60 orang yang terdiri atas Kepala Bappeda se-Sumsel, SKPD KB se-Sumsel, esselon III Perwakilan BKKBN Sumsel, seluruh mitra kerja BKKBN Sumsel.

"Pemerintah daerah mendukung penyusunan 'grand design' ini karena bisa memberikan dampak positif dalam mengantarkan kesejahteraan secara merata ke seluruh rakyat," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN Sunarto mengatakan, laju pertumbuhan penduduk Sumsel per tahun mencapai 1,49 persen, atau lebih tinggi dari angka rata-rata nasional yang mencatat 1,45 persen.

"Keadaan ini menjadi peringatan tersendiri bagi Sumsel dan BKKBN tentunya tidak bisa bekerja sendiri, karena masalah kependudukan menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian serta dukungan penuh terhadap rencana serta pelaksaan berbagai program BKKBN Sumsel.

"Saat ini jumlah petugas lapangan KB sangat sedikit karena seorang petugas mengurusi tiga hingga lima desa. BKKBN berharap pemerintah dapat mencarikan solusi," katanya.(adv)