BKKBN Sumsel petakan pasangan usia subur

Palembang (ANTARA Sumsel) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan memetakan pasangan usia subur hingga ke tingkat kabupaten/kota, sebagai strategi percepatan mencapai target Millennium Development Goals 2015.

"Indonesia hanya memiliki masa satu tahun lagi untuk mencapai target Millennium Development Goals (MDGs). Sementara beberapa indikator justru masih mengkhawatirkan. Artinya dibutuhkan strategi khusus," kata Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel Desliana di Palembang, Kamis, seusai Rapat Kerja Daerah di Palembang, Kamis.

Ia mengemukakan, strategi jitu itu dibutuhkan untuk menyikapi tingginya berbagai indikator, salah satunya angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Sumsel yakni 4,7 persen dari target 12,9 persen.

Sementara, target MDGs sendiri akan tercapat jika berbagai indikator seirama dengan target penurunan jumlah penduduk yang disertai peningkatan kualitas penduduk.

Adapun target MDGs berupa mengurangi lebih dari separuh orang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih.

"Pemetaan saat ini dipandang sebagai solusi yang tepat untuk mempercepat mencapai target MDGS karena para petugas KB akan mengetahui kantong-kontong pasangan usia subur pada suatu kawasan. Dengan begitu, metode yang dijalankan akan tepat sasaran," ujarnya.

Sementara itu, ia mengemukakan, selain menargetkan bersinergi dengan BPJS dalam meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi, BKKBN juga memiliki target MDGs yakni keikutsertaan KB mencapai 65 persen (data terakhir 57,9 persen).

Kemudian, turut dibarangi juga dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yakni menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tingkat nasional menjadi 1,1 karena stagnannya capaian Total Fertility Rate (TFR).

"Tak hanya pemerintah pusat, daerah pun harus memahami target-target yang akan dicapai dalam dua tahun ke depan sebagai upaya pengendalian penduduk. Untuk mewujudkannya dibutuhkan koordinasi hingga ke kabupaten/kota," ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Utama BKKBN Mieke Selfia Sangian mengatakan program Kependudukan dan Keluarga Berencana sendiri belum berjalan dengan semestinya berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, mengingat terjadi peningkatan jumlah total angka kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR).

"Angka TFR tercatat 2,6 per wanita usia subur (dalam 10 wanita usia subur terdapat 26 anak yang terlahirkan, red) atau menyamai catatan SDKI 2007 artinya terjadi stagnasi. Ini menjadi kekhawatiran bersama dan BKKBN tentunya tidak bisa bekerja sendiri," ujarnya.