Anggota DPR nilai pemerintah belum mampu kendalikan harga pangan

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta menilai pemerintah belum mampu mengendalikan harga pangan yang terlihat dari tingginya inflasi pada Januari 2014 seperti laporan Badan Pusat Statistik (BPS).
        
"Kami memandang  tingginya inflasi ini masih dipicu oleh ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga pangan," kata anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu di Jakarta, Selasa.
        
BPS pada Senin (3/2) mengumumkan  inflasi selama bulan Januari lalu tercatat 1,07 persen, sedangkan inflasi year on year (YoY) mencapai 8,22 persen.
        
BPS dalam rincian berita resmi yang dikeluarkan Senin (3/2) menyebutkan bahwa bahan makanan merupakan penyumbang terbesar dalam membentuk inflasi bulan Januari yaitu sebesar 0,56 persen.
        
"Dengan rincian inflasi yang demikian, sudah tentu rakyat miskinlah yang paling merasakan dampak dari inflasi yang terjadi bulan lalu, karena lebih dari separuh penghasilan mereka dikeluarkan untuk membeli bahan makanan yang harganya melonjak," kata Arif.
        
Demikian pula, lanjut dia, jika dilihat angka inflasi tahunan yang terjadi (year on year) yang juga cukup tinggi.
         
"Secara umum selama bulan Januari 2013 hingga Januari 2014 telah terjadi inflasi sebesar 8,22 persen, tetapi jika kita melihat rinciannya ternyata khusus untuk bahan makanan inflasi yang terjadi sebesar 11,43 persen selama kurun waktu tersebut," katanya.
        
Menurut dia, bejolak atau fluktuasi harga komoditas pangan memang sangat tinggi. Hal itulah yang harus menjadi tugas pemerintah untuk  memastikan bahwa persediaan bahan makanan kebutuhan masyarakat tersedia melalui distribusi, serta membeli kelebihan produksi saat panen raya untuk kemudian di lepaskan kembali ke pasar saat produksi turun.    
   
"Pernyataan ini sudah berkali-kali kami sampaikan karena selama ini fungsi-fungsi semacam ini kurang diperankan oleh pemerintah sehingga pasar dikendalikan oleh pemilik modal besar untuk menguntungkan mereka dan rakyat kecil terus menjadi korban," katanya.
        
Ia juga menyebutkan kenaikan harga pangan kali ini juga dipicu oleh infrastruktur yang buruk dan diperparah dengan banjir yang terjadi di sejumlah daerah sehingga mengakibatkan pasokan logistik kembali terganggu.  
   
"Minimnya langkah-langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah membuat keadaan ini terus berulang dan tidak terselesaikan," kata Arif.