Palembang (ANTARA Sumsel) - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Jakarta menolak gugatan peserta pilkada Palembang pasangan calon wali
kota dan wakil wali kota, Sarimuda Nelly Rasdiana terkait Surat
Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Romi Herton
dan Harnojoyo sebagai Wali kota dan Wakil Wali Kota Palembang periode
2013 - 2018.
Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta Nur Akti dalam siaran pers yang
disampaikan, Rabu menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
sesuai dengan Surat Putusan Nomor 159/G/2013/PTUN-JKT.
Selain menolak seluruh tuntutan penggugat, penggugat juga dihukum
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp302.000, katanya pada sidang
putusan PTUN di Jakarta.
Sementara Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Prof Zudan
Arif Fakhrulloh mengatakan puas dengan hasil putusan PTUN tersebut
karena penerbitan SK pelantikan wali kota dan wakil wali kota itu telah
sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku.
"Kami menerbitkan SK berdasarkan aturan dan undang-undang yang
berlaku sehingga dipastikan tidak menyalahi ketentuan seperti yang
digugat pasangan peserta pilkada Palembang Sarimuda dan Nelly Rasdiana,"
ujarnya.
Zudan meminta Wali Kota Palembang dan wakilnya Romi Herton dan
Harnojoyo menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak ragu terkait
dengan keabsahan SK Mendagri tersebut.
Kepada pihak yang kalah diimbau untuk menerima putusan yang telah melalui proses persidangan objektif itu.
Menanggapi putusan PTUN Jakarta tersebut, Ketua KPU Kota Palembang
Abdul Karim Nasution mengajak warga Kota Palembang menghormati
keputusan PTUN itu.
"Mari bersama-sama kita terima hasil keputusan PTUN tersebut dengan
menjaga Palembang tetap kondusif karena tahapan pilkada telah berjalan
baik," ujarnya.
Dia menambahkan, keputusan PTUN itu menjadi bukti proses
pelaksanaan pilkada telah dijalankans esuai dengan tata kelola
pemerintahan yang tertib, bersih dan transparan.
Saat ini, mari bersiap untuk menghadapi pemilu legislatif yang dijadwalkan berlangsung, 9 April 2014.
Berita Terkait
Anwar Usman gugat pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK ke PTUN
Rabu, 31 Januari 2024 14:08 Wib
Pemkab Ogan Ilir Sumsel gulirkan kiat tekan aduan ke PTUN
Minggu, 30 Juli 2023 10:41 Wib
Gubernur usulkan kasasi putusan PTUN atas pembatalan SK Wabup Muara Enim
Selasa, 9 Mei 2023 22:16 Wib
Menko Polhukam sebut gugatan Ferdy Sambo hanya gimik
Jumat, 30 Desember 2022 13:16 Wib
PTUN wajibkan Gubernur Anies tetapkan UMP 2022 senilai Rp4,5 juta
Selasa, 12 Juli 2022 15:45 Wib
PTUN menangkan gugatan pengusaha, batalkan Keputusan Gubernur Anies soal UMP 2022
Selasa, 12 Juli 2022 13:43 Wib
Demokrat berharap kubu Moeldoko berhenti gugat partai
Jumat, 29 April 2022 4:57 Wib
AHY sampaikan putusan PTUN Jakarta tolak gugatan kelompok KLB
Rabu, 24 November 2021 22:18 Wib