Kapolri bisa antisipasi dana penyediaan jilbab

Banda Aceh (ANTARA Sumsel) - Anggota Komisi III DPR RI HM Nasir Djamil menyatakan dirinya yakin Kapolri Jenderal Polisi Sutarman bisa mengantisipasi penyediaan anggaran untuk pengadaan jilbab bagi personel polisi wanita (Polwan) di Indonesia.

"Kami meyakini bahwa Kapolri bisa mengantisipasi ketersediaan anggaran untuk kebutuhan jilbab bagi personel Polwan di seluruh Indonesia," katanya di Banda Aceh, Sabtu.

Dijelaskan, pihaknya juga merencanakan untuk menanyakan soal sumber dana yang bisa dianggarkan atau dialokasikan pimpinan Polri untuk pengadaan jilbab bagi personil Polwan meski jumlah polisi wanita tidak banyak.

"Dalam rapat kerja dengan Kapolri pada 9 Desember 2013, kami juga akan menanyakan soal anggaran pengadaan jilbab yang tidak mungkin bisa dilakukan pada 2013, tapi untuk 2014," kata Nasir Djamil yang juga politisi PKS adal daerah pemilihan Aceh itu.

Nasir Djamil menyatakan soal pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman yang memperbolehkan Polwan muslim menggunakan jilbab itu mengagetkan banyak pihak meski wacana tersebut juga sempat dibicarakan oleh pimpinan Polri sebelumnya.

Saat ini, kata dia menjelaskan soal pengadaan jilbab itu sendiri masih belum dilakukan oleh institusi Polri, tapi masing-masing Polwan. Artinya belum ada keseragaman baik masalah teknis maupun warna dari jilbab tersebut.

"Untuk sementara yang digunakan hanya jilbab, belum lagi soal seragam Polwan yang muslim. Karenanya, kami akan mempertanyakan masalah pengadaan dan keseragaman kepada Kapolri dalam rapat kerja  nanti," kata dia menambahkan.

Dipihak lain, Nasir juga menjelaskan pihak Polri sendiri kemungkinan telah menyiapkan seragam tersendiri bagi personil Polwan, yang tentunya untuk kelancaran tugas sehari-hari.

"Banyak seragam yang disiapkan Polri untuk anggota Polwan. Salah satu contoh dapat dilihat seragam Polwan yang bertugas di Aceh. Namun, semuanya sangat tergantung dari peraturan Kapolri terkait soal seragam Polwan dari muslim tersebut," kata dia menjelaskan.