Mengukur peluang para calon Wali Kota Palembang

Logo Komisi Pemilihan Umum. (FOTO ANTARA)

...Melalui jalur independen paling tidak harus mendapat dukungan sekitar 45 ribu orang dari jumlah itu 50 persen diantaranya tersebar di 16 kecamatan yang ada di Kota Palembang...
Berita Terkait
Palembang (ANTARA Sumsel) - Tampuk pimpinan di Kota Palembang ibu kota Provinsi Sumatera Selatan baru akan berakhir pada pertengahan 2013.

Namun, atmosfir Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan pertarungan bakal calon untuk memperebutkan kursi jabatan orang nomor satu di kota yang memiliki ikon Jembatan Ampera itu sudah mulai terasa sejak satu tahun terakhir.

Bahkan, suhu politik satu bulan terakhir menjelang Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kota Palembang menetapkan dimulainya tahapan Pemilukada sedikit memanas dengan adanya pengaduan tindak kriminal antartim sukses sejumlah bakal calon (balon) wali kota seperti kasus pemukulan aparat kecamatan dan pengerusakan banner baliho dan spanduk milik figur tertentu.

Tahapan Pemilukada Palembang berdasarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat diawali pendaftaran PPK dan PPS pada 10 - 12 September 2012, kemudian penetapan daftar pemilih 20 Oktober 2012 - 4 April 2013, pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota pada 27 Desember 2012 - 2 Januari 2013 dan penetapan pasangan calon tersebut pada 21 Februari 2013.

Setelah tahapan itu, dijadwalkan pemungutan suara pada 7 April 2013, kemudian penghitungan suara 7 - 16 April 2013 dan penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota Palembang terpilih, serta pengesahan dan pelantikan pasangan terpilih pada 21 Juli 2013.

Melihat rangkaian tahapan Pemiluka yang cukup panjang, tampaknya para balon wali kota sudah melangkah terlalu jauh mempersiapkan diri untuk mengikuti pesta demokrasi itu apalagi sampai main sikut sebagai wujud kepanikan atas banyaknya bermunculan pesaing baru yang akan ikut bertarung baik melalui jalur partai politik maupun independen.

Untuk maju melalui jalur politik Balon wali kota harus mengantongi dukungan minimal delapan kursi di DPRD Palembang.

"Syaratnya mengantongi dukungan 15 persen suara di DPRD Palmebang atau delapan kursi," ujar Kadiv Teknis dan Humas KPU Palembang Abdul Karim.

Menurut Karim, satu-satunya partai yang bisa mengusung calon wali kota tanpa harus berkoalisi dengan partai lain adalah Partai Demokrat karena berdasarkan perhitungan tersebut memenuhi persyaratan memiliki 11 kursi di DPRD Palembang.

Sedangkan partai lainnya seperti Partai Golkar memiliki tujuh kursi, PDI Perjuangan tujuh kursi, PKS lima kursi, Hanura lima kursi, Gerindra lima kursi, PPP tiga kursi, PAN dua kursi, PKB dua kursi, PPRN, Barnas, PBR masing-masing memiliki satu kursi, harus berkoalisi agar bisa mengusung calon tertentu.

Bagi balon yang tidak mendapat dukungan parpol, bisa mengikuti Pemilukada melalui jalur independen atau perorangan dengan mengumpulkan dukungan msyarakat sebanyak tiga persen dari jumlah penduduk Palembang sekitar 1,5 juta jiwa.

"Melalui jalur independen paling tidak harus mendapat dukungan sekitar 45 ribu orang dari jumlah itu 50 persen diantaranya tersebar di 16 kecamatan yang ada di Kota Palembang," ujar dia.

Dukungan itu dibuktikan dengan melampirkan salinan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

Dokumen kependudukan tersebut harus sudah diserahan ke KPU Palembang pada 24 - 28 November 2012, kata Kadiv Teknis dan Humas KPU Palembang itu.



Tebar Pesona



Bakal calon wali kota Palembang periode 2013-2018 pada September 2012 ini masih terus berupaya menebar pesona untuk mendapatkan dukungan masyarakat sebanyak-banyaknya dan perhatian dari pengurus partai politik agar didukung secara politik.

Hingga kini belum ada satu pun Balon wali kota yang mendeklarasikan diri telah mendapat dukungan suara dari partai politik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan KPU Palembang, atau telah mengantongi dukungan masyarakat untuk maju melalui jalur independen (nonpartai).

Ketua KPU Paembang Eftiyani mengatakan, melihat perkembangan yang terjadi sekarang ini sedikitnya enam pasangan akan maju dalam Pilkada Palembang baik melalui jalur parpol maupun independen.

Beberapa Balon yang telah melakukan pencitraan beberapa tahun terakhir seperti H.Romi Herton yang kini sedang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palembang, dan H.Sarimuda yang sekarang menjabat Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumsel.

Sedangkan Balon wali kota yang baru beberapa bulan terakhir melakukan sosialissi kepada masyarakat bahwa dirinya akan maju dalam Pemilukada di Palembang pada 2013 nanti adalah Mularis Djahri pengusaha perkebunan kelapa sawit.

Kemudian Yuswar Hidayatullah kader PKS, Sarjan Tahir kader Partai Demokrat, Nuriswanto Ketua DPD Gerindra Sumsel yang juga sebagai anggota DPR RI.

Para bakal calon tersebut telah berlomba-lomba menarik simpati rakyat dengan menunjukkan sikap prorakyat, prolayanan publik, dan menunjukkan berpengalaman sebagai politikus, birokrat dan pengusaha.

Tebar pesona atau pencitraan diri para Balon wali kota itu menggunakan banner baliho dan spanduk yang dipasang di jalur strategis dan permukiman padat penduduk.

Dalam kegiatan pencitraan itu, para balon tersebut sebagian besar belum menentukan siapa pasangan mereka yang akan duduk menjadi wakil wali kota.

Satu-satunya Balon wali kota yang telah terang-terangan melakukan pencitran dengan menggandeng pasangan adalah Mularis Djahri yang menempatkan Sekda Kota Palembang Husni Thamrin sebagai wakilnya.

Sejumlah warga kota menilai, berdasarkan aksi tebar pesona yang dilakukan para Balon wali kota selama ini, semuanya memiliki keunggulan masing-masing dan nilai jual yang tinggi.

Masing-masing figur pantas menjadi pemimpin dan panutan karena memiliki pengalaman yang unik serta secara ekonomi tergolong cukup mapan.

Warga Kota Palembang sekarang ini telah memiliki penilaian tersendiri terhadap semua figur yang akan maju dalam Pemilukada mendatang, tinggal masing-masing Balon wali kota menunjukkan keseriusan dan program kerja yang prorakyat agar bisa meraih dukungan pemilih terbanyak untuk memenangkan pertarungan.



Harapkan Pemilukada Damai



Melihat mulai memanasnya suhu politik di Kota Palembang menjelang Pemilukada 2013 yang tinggal tujuh bulan lagi, warga kota mengharapkan semua pihak menahan diri dan berpartisipasi menciptakan suasana yang lebih tertib, aman dan damai.

Setelah dimulainya tahapan Pemilukada oleh KPU Palembang dengan ditandai pendaftaran PPK dan PPS pada 10 - 12 September 2012, para bakal calon wali kota bersama tim suksesnya harus mematuhi ketentuan dan aparat berwenang benar-benar bersikap netral, kata Garbana Susanto, salah seorang warga setempat.

Jangan sampai terjadi lagi penertiban atribut bakal calon Wali Kota Palembang periode 2013-2018 yang dilakukan oknum aparat kecamatan dan polisi pamong praja beberapa bulan terakhir yang terkesan "tebang pilih".

Pemasangan banner gambar bakal calon wali kota Palembang jika memang melanggar seharusnya ditertibkan semua, bukannya hanya banner baliho dan spanduk satu atau dua orang saja, kata dia.

Penertiban yang tidak menyentuh semua bakal calon wali kota itu, bisa kembali memicu memanasnya suhu politik seperti yang terjadi beberapa waktu lalu adanya kasus pemukulan terhadap petugas kecamatan oleh orang mengatasnamakan simpatisan bakal calon tertentu, karena tidak senang banner gambar "jagonya" dirusak dan dibongkar secara semena-mena.

Kasus tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, jika oknum aparat yang diberi wewenang untuk melakukan penertiban benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan, dan tidak menyalahgunakan wewenangnya itu membongkar atribut milik calon tertentu saja, ujar warga itu kesal.

Sebelumnya Kepala Satuan Pol PP Palembang Haris Saputra di berbagai media massa setempat memberikan pernyataan bahwa mulai 16 Juli 2012 dilakukan penertiban dan kota tersebut bersih dari atribut bakal calon wali kota.

Namun kenyataannya di kawasan jalan tertentu dan permukiman penduduk hingga kini atribut bakal calon wali kota yang akan bertarung dalam pilkada pada 2013, masih banyak terpasang di dinding gedung pertokoan, pohon dan tiang listrik terutama beberapa bakal calon tertentu.

Melalui pelaksanaan Pemilukada yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan KPU dan didukung aparat pemerintah daerah serta aparat keamanan (TNI/Polri) yang netral, warga kota optimistis pesta demokrasi untuk memilih pemimpin Palembang periode 2013-2018 bisa berlangsung damai.

Semoga pelaksanaan Pemilukada yang damai bisa diwujudkan di Bumi Sriwijaya ini sehingga bisa diperoleh pemimpin Kota Palembang yang benar-benar peduli terhadap rakyat dan yang diidam-idamkan warga kota yang sedang giat-giatnya membangun.***1***

(Y009)





(T.Y009/B/H-KWR/H-KWR) 05-09-2012 21:43:28

Editor: Yudi Abdullah
COPYRIGHT © 2014

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antarasumsel.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar